Halaman ini merupakan lanjutan dari halaman KEDUA. Untuk membaca halaman sebelumnya (hal.2), silahkan buka: AD ART NU Terbaru 2017 Lengkap (Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama) Part 2. Pada bagian 2 memuat Anggaran Rumah Tangga NU dari bab I hingga bab XIV.
Untuk Download AD ART NU dalam format Pdf, Admin Infojempol juga sudah menyiapkan link downloadnya, dan kami letakkan di bawah pasal 99. Silahkan langsung cari pasal 99 di halaman ini untuk langsung download file tersebut.
Sedangkan pada halaman ini berisi ART Nu dari bab XV sampai bab XXVI.
Lanjutan . . .
------------
Baca dan juga download Lagu-Lagu NU pilihan dalam format mp3 yang telah kami kumpulkan jadi satu. Terdapat puluhan kokeksi lagu Nahdlatul Ulama.
Berikut ini link untuk mendownload lagu-lagu Nahdlatul Ulama :Kumpulan / Koleksi Lagu Lagu NU (Nahdlatul Ulama) Lengkap dan Download mp3
Pasal 57
Dapatkan AD ART ini sekarang!
Untuk mengunduh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam format Pdf, silahkan buka link downloadnya disini: AD ART NU Pdf
(2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:
Jombang, 4 Agustus 2015 M 19 Syawal 1436 H
--------------------------------------------------------------
Sekretaris : Dra. Hj. Lilis Nurul Husna
Tim Perumus:
Disahkan Pada Sidang Pleno ke-3 Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama
Ketua : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag
Sekretaris : KH. Yahya Cholil Staquf
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Susunan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Masa Khidmat 2015-2020
-------------------------------
Disclaimer:
Untuk Download AD ART NU dalam format Pdf, Admin Infojempol juga sudah menyiapkan link downloadnya, dan kami letakkan di bawah pasal 99. Silahkan langsung cari pasal 99 di halaman ini untuk langsung download file tersebut.
Sedangkan pada halaman ini berisi ART Nu dari bab XV sampai bab XXVI.
Selamat membaca
Lanjutan . . .
BAB XV
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU
Pasal 48
- (1) Apabila Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais ‘Aam menjadi Pejabat Rais ‘Aam.
- (2) Apabila Wakil Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Rais ‘Aam atau Pejabat Rais ‘Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais ‘Aam.
- (3) Apabila Rais ‘Aam dan Wakil Rais ‘Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais ‘Aam.
- (4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib ‘Aam, Katib, dan A’wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.
Pasal 49
- (1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum.
- (2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.
- (3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.
- (4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.
- (5) Apabila Ketua Lembaga atau Ketua Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Ketua Badan Khusus yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.
- (6) Apabila anggota Pengurus Lembaga atau anggota Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Badan Khusus yang bersangkutan dan disahkan Pengurus Besar.
Pasal 50
Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.------------
Baca dan juga download Lagu-Lagu NU pilihan dalam format mp3 yang telah kami kumpulkan jadi satu. Terdapat puluhan kokeksi lagu Nahdlatul Ulama.
Berikut ini link untuk mendownload lagu-lagu Nahdlatul Ulama :Kumpulan / Koleksi Lagu Lagu NU (Nahdlatul Ulama) Lengkap dan Download mp3
BAB XVI
RANGKAP JABATAN
Pasal 51
- (1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
- a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan/atau
- b. Jabatan pengurus harian Lembaga dan badan Otonom; dan/atau
- c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik; dan/atau
- d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik; dan/atau
- e. Jabatan Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga lainnya dan Badan Khusus pada semua tingkat kepengurusan.
- (3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
- a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya;
- b. Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan/ atau Badan Khusus;
- c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik;
- d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik.
- (4) Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar; Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik.
- (5) Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
- (7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (8) Ketentuan mengenai rangkap jabatan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi
BAB XVII
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 52
- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum.
- (2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Cabang.
- (5) Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan rekomendasi Pengurus Ranting.
Pasal 53
- (1) Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.
- (2) Pengurus Harian Badan Khusus disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Lengkap Lembaga dan Badan Khusus disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus yang bersangkutan.
Pasal 54
- (1) Pengurus Harian Badan Otonom Pusat di sahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat Wilayah dan Cabang disahkan oleh Pengurus tingkat pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari Pengurus NU pada tingkatannya.
Pasal 55
- (1) Pengurus Besar dapat membekukan Kepengurusan Wilayah, Kepengurusan Cabang dan Kepengurusan Cabang Istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar.
- (2) Pengurus Cabang dapat membekukan Kepengurusan Majelis Wakil Cabang dan Kepengurusan Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang.
- (3) Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Kepengurusan Anak Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang.
Pasal 56
Ketentuan mengenai pengesahan dan pembe kuan pengurus serta tatacara pelantikan kepe ngurusan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB XVIII
WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS
Pasal 57
- (1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus menurut tingkatannya.
- (2) Syuriyah bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi, mengarahkan dan menga wasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat dibawahnya.
- (3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melak sanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Muktamar dan Syuriyah.
Pasal 58
(1) Kewenangan Rais ‘Aam adalah: - a. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum Organisasi.
- b. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi.
- c. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/ atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
- d. Bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- e. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksa naan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriyah.
- c. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- d. Memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriyah.
Pasal 59
(1) Kewenangan Wakil Rais ‘Aam adalah: - a. Menjalankan kewenangan Rais ‘Aam apabila Rais ‘Aam berhalangan.
- b. Bersama Rais ‘Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- a. Membantu tugas-tugas Rais ‘Aam.
- b. Mewakili Rais ‘Aam apabila berhalangan.
- c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais ‘Aam.
Pasal 60
(1) Kewenangan Rais adalah: - a. Menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam ketika berhalangan
- b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.
- a. Membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam
- b. Mewakili Rais ‘Aam dan atau Wakil Rais ‘Aam apabila berhalangan
- c. Melaksanakan bidang khusus masing-masing.
Pasal 61
(1) Kewenangan Katib ‘Aam adalah: - a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriyah.
- b. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar.
- a. Membantu Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.
- b. Merumuskan dan Mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah.
- c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib
Pasal 62
(1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut: - a. Melaksanakan kewenangan Katib ‘Aam apabila berhalangan;
- b. Mendampingi Rais-rais sesuai bidang masing-masing.
- a. Membantu tugas Katib ‘Aam;
- b. Mewakili Katib ‘Aam apabila berhalangan;
- c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib ‘Aam.
Pasal 63
A’wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriyah.
Pasal 64
(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut: - a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.
- b. Merumuskan kebijakan khusus Organisasi.
- c. Bersama Rais ‘Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pe ngalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan/ pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Muktamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
- d. Bersama Rais ‘Aam menandatangani keputusan strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- e. Bersama Rais ‘Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- f. Bersama Rais/Katib dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- a. Memimpin, mengatur dan mengko ordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan me ngawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Tanfidziyah.
- c. Bersama Rais ‘Aam memimpin pelak sanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- d. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.
Pasal 65
(1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah: - a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan.
- b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
- b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
- c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Ketua Umum.
Pasal 66
(1) Kewenangan Ketua-ketua adalah: - a. Menjalankan wewenang Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
- b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.
- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
- b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidangan yang ditetapkan.
Pasal 67
(1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah: - a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah.
- b. Merumuskan naskah rancangan pera turan, keputusan, dan pelaksanaan prog ram Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- c. Bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Katib ‘Aam menandatangani surat-surat keputusan strategis Pengurus Besar.
- a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam men jalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sek retariat.
- c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal.
- d. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pasal 68
(1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah: - a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
- b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.
- c. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.
- b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila ber halangan
- c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.
Pasal 69
(1) Kewenangan Bendahara Umum adalah: - a. Mengatur pengelolaan keuangan Pe ngurus Besar.
- b. Melakukan pembagian tugas kebenda haraan dengan bendahara.
- c. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan.
- a. Mendapatkan sumber-sumber pendanaan organisasi;
- b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan asset;
- c. Membuat Standard Operating Procedure (SOP) keuangan;
- d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar;
- e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.
Pasal 70
- (1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.
- (2) Ketentuan mengenai wewenang dan tugas pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB XIX
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 71
(1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban: - a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi.
- b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar.
- c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dalam per musyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
- a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.
BAB XX
PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL
Pasal 72
- (1) Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
- (2) Muktamar membicarakan dan menetapkan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
- d. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
- e. Rekomendasi Organisasi;
- f. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
- g. Memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Muktamar dihadiri oleh :
- a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Pengurus Wilayah.
- c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.
- (5) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/
- Cabang Istimewa yang sah.
Pasal 73
- (1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais ’Aam dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.
- (3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diseleng garakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa merujuk kepada keten tuan Muktamar.
Pasal 74
- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama meru pakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama mem bicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriyah Wilayah.
- (4) Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama, pengasuh Pondok Pesantren dan Tenaga Ahli, baik dari dalam maupun dari luar Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.
- (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.
- (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.
- (7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.
Pasal 75
- (1) Konferensi Besar merupakan forum per musyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- (2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Organisasi.
- (3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.
- (4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.
- (5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah.
- (6) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.
Pasal 76
Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat nasional yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB XXI
PERMUSYAWARATAN TlNGKAT DAERAH
Pasal 77
- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permu syawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.
- (2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk kepada Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
- c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
- d. Rekomendasi Organisasi;
- e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
- f. Memilih Ketua Pengurus Wilayah.
- (3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diseleng garakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh :
- a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- b. Pengurus Cabang.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengem bangan organisasi Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Cabang di daerahnya.
Pasal 78
- (1) Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
- (2) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konfe rensi Wilayah dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
- (4) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan se kurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah.
- (6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.
Pasal 79
- (1) Konferensi Cabang adalah forum permu syawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang
- (2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disam paikan secara tertulis.
- b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
- c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
- d. Rekomendasi Organisasi;
- e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
- f. Memilih Ketua Pengurus Cabang.
- (3) Konferensi Cabang dipimpin dan dise lenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Cabang dihadiri oleh :
- a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- b. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pe ngembangan organisasi konferensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting.
- (6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis
Pasal 80
- (1) Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan dise lenggarakan oleh Pengurus Cabang.
- (2) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konfe rensi Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (4) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila diha diri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Wakil Cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan se kurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang.
- (6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat mela kukan pemilihan Pengurus.
Pasal 81
- (1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang
- (2) Konferensi Majelis Wakil Cabang mem bicarakan dan menetapkan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
- c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
- d. Rekomendasi Organisasi;
- e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
- f. Memilih Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (3) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh:
- a. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- b. Pengurus Ranting.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pe ngembangan organisasi Konferensi Majelis Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting.
- (6) Konferensi Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ranting di daerahnya.
Pasal 82
- (1) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan ter tinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (2) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting.
- (4) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.
Pasal 83
- (1) Musyawarah Ranting adalah forum per musyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang di sampaikan secara tertulis
- b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang.
- c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
- d. Rekomendasi Organisasi
- e. Ahlul Halli wal ‘Aqdi
- f. Memilih Ketua Pengurus Ranting.
- (3) Musyawarah Ranting dipimpin dan dise lenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh :
- a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
- Anak Ranting di daerahnya.
Pasal 84
- (1) Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan di selenggarakan oleh Pengurus Ranting.
- (2) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konfe rensi Ranting dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus Anak Ranting.
- (4) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan se kurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan pengurus Ranting.
- (6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.
Pasal 85
- (1) Musyawarah Anggota adalah forum permu syawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.
- (2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting;
- c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
- d. Rekomendasi Organisasi;
- e. Ahlul Halli Wal Aqdi;
- f. Memilih Ketua Pengurus Anak Ranting.
- (3) Musyawarah Anggota dipimpin dan dise lenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh :
- a. Pengurus Anak Ranting.
- b. Anggota Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota di wilayahnya.
Pasal 86
- (1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.
- (2) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musya warah Anggota dan mengkaji perkemba ngan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Anak Ranting.
- (4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dih adiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan se kurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting.
- (6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.
Pasal 87
Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat daerah yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB XXII
PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM
Pasal 88
Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersen diri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.
BAB XXIII
RAPAT-RAPAT
Pasal 89
- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriyah dan Tanfidziyah, Pengurus harian Lembaga dan Badan Khusus.
- (2) Rapat Kerja Nasional membicarakan peren canaan, penjabaran dan pengendalian opera sional keputusan-keputusan Muktamar.
- (3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Muktamar.
Pasal 90
- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Badan Khusus, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.
Pasal 91
- (1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.
- (2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah mem bahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.
Pasal 92
- (1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar.
- (2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.
Pasal 93
- (1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Peng urus Harian Tanfidziyah.
- (2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas ke lembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.
Pasal 94
Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 95
Ketentuan mengenai rapat-rapat yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi
BAB XXIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 96
Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:- a. Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota.
- b. Uang i’anah syahriyah adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan.
- c. Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan per undang-undangan.
- d. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas kerjasama dengan pihak lain.
Pasal 97
- (1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat mem berikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan atau Badan Usaha yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak.
- (4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga, Badan Khusus, badan otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Organisasinya.
- (5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh perangkat organisasi NU tanpa persetujuan pengurus perangkat organisasi yang bersangkutan.
- (7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan perangkat organisasi NU maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama.
Pasal 98
- (1) Uang pangkal dan uang i’anah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:
- a. 40% untuk membiayai kegiatan Anak Ranting
- b. 20% untuk membiayai kegiatan Ranting.
- c. 15% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang.
- d. 10% untuk membiayai kegiatan Cabang/
- Cabang Istimewa.
- e. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah.
- f. 5% untuk membiayai kegiatan Pusat.
- (2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.
- (3) Kekayaan organisasi/perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.
Pasal 99
Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Download AD ART NU Terbaru Format Pdf
Untuk mengunduh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam format Pdf, silahkan buka link downloadnya disini: AD ART NU Pdf
BAB XXV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 100
(1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya. (2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:
- a. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan ter tinggi pada tingkatannya.
- b. Pengembangan kelembagaan Organisasi.
- c. Keuangan organisasi
- d. Inventaris dan aset organisasi.
Pasal 101
- (1) Pengurus Besar menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
- a. Pengurus Besar.
- b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno
- (3) Pengurus Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
- a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.
- b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang menyam paikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
- a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
- b. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dan Rapat Pleno.
- (5) Pengurus Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
- a. Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.
- (6) Pengurus Anak Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang.
Pasal 102
Pengurus Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.
Pasal 103
Ketentuan mengenai laporan pertanggung jawaban yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi
BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104
- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Muktamar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Jombang, 4 Agustus 2015 M 19 Syawal 1436 H
--------------------------------------------------------------
SIDANG KOMISI ORGANISASI
Ketua : Dr. H. Aji HermawanSekretaris : Dra. Hj. Lilis Nurul Husna
Tim Perumus:
- Dr. H. Aji Hermawan (PBNU)
- Dra. Hj. Lilis Nurul Husna (PBNU)
- KH. Sholeh Hayat (PWNU Jawa Timur)
- H. Mujib Imron (PCNU Pasuruan)
- KH. Abdullah Syamsul Arifin (PCNU Jember)
- Drs. Ulyas Taha, MPd (PWNU Sulawesi Utara)
- H. Yulius Kahar (PCNU Kota Pekan Baru)
- Dr. Mahsun (PWNU Jawa Tengah)
- KH. Miftah Faqih (PBNU)
- H. Hisyam Said Budairi (PBNU)
- Alfina Rahil Ashidiqi (PBNU)
Disahkan Pada Sidang Pleno ke-3 Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama
Ketua : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag
Sekretaris : KH. Yahya Cholil Staquf
---------------------------------------------------------
KHITTAH NAHDLATUL ULAMA
Untuk membaca Khittah Nahdlatul Ulama, silahkan buka halaman ini: Khittah NU (Nahdlatul Ulama) - Isi, Pengerian dan Dasar--------------------------------------------------------
SUSUNAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2015-2020
Untuk mengetahui jajaran pengurus Nahdlatul Ulama (NU), silahkan klik link yang sudah Infojempol siapkan dibawah. Kami kami sertakan juga dengan foto-fotoSusunan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Masa Khidmat 2015-2020
-------------------------------
Disclaimer:
- AD ART NU ini adalah hasil dari Muktamar NU Ke-33 di Jombang-Jawa Timur Pada Agustus 2015.
- Hingga saat ini/saat Anda membaca ini, AD ART NU ini merupakan yang paling baru dan berlaku saat ini.
- Jika dikemudian hari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merevisi/mengeluarkan AD ART selanjutnya, maka informasi akan segera admin update dan informasikan di halaman ini.
- Isi yang termuat di halaman ini, sama persis dengan apa yang dikeluarkan oleh PBNU, dan Infojempol menyajikannya dalam beberapa halaman yang terpisah.
- Infojempol hanya bersifat meneruskan informasi/menyajikan ulang dalam format yang lebih mudah di baca secara langsung melalui web browser.
Demikian sajian dari Infojempol tentang AD ART NU Terbaru-Lengkap, dan ini merupakan halaman terakhir dari AD ART NU ini. Jika sobat ingin membaca AD ART NU dari awal, silahkan buka halaman ini: AD ART NU Terbaru 2017 Lengkap (Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama) Part 1
Terimakasih sudah berkunjung ke blog kami, silahkan cari dan baca artikel menarik lainnya di Infojempol
Terimakasih sudah berkunjung ke blog kami, silahkan cari dan baca artikel menarik lainnya di Infojempol
