Untuk Download AD ART Muhammadiyah dalam format file Pdf, Infojempol sudah menyiapkan file tersebut dalam halaman ini untuk dapat diunduh dengan mudah dan gratis. Link download berada di bawah pasal 40. Silahkan menuju pasal 40 untuk langsung mendownload file ini.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005, Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Cetakan Pertama, Desember 2005
Cetakan Kedua, Juni 2007
Cetakan Ketiga, Maret 2008
Cetakan Keempat, Oktober 2009
Cetakan Kelima, Desember 2010
Diterbitkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Bekerjasama dengan
Suara Muhammadiyah
Jl. KH. Ahmad Dahlan Yogyakarta 55122 Telp. (0274) 376955, Fax. (0274) 411306 E-mail: redaksi@suara-muhammadiyah.or.id Homepage: http://www.suara-muhammadiyah.or.id
Dicetak oleh Surya Sarana Grafika Jl. Menteri Supeno No. 42 Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 389823, 418702
Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga “Jannatun Na’im” dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.
(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.
(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Cabang
b. Ketua Pimpinan Ranting
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H 10 Agustus 2005 M
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum,
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 2005, Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Cetakan Pertama, Desember 2005
Cetakan Kedua, Juni 2007
Cetakan Ketiga, Maret 2008
Cetakan Keempat, Oktober 2009
Cetakan Kelima, Desember 2010
Diterbitkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Bekerjasama dengan
Suara Muhammadiyah
Jl. KH. Ahmad Dahlan Yogyakarta 55122 Telp. (0274) 376955, Fax. (0274) 411306 E-mail: redaksi@suara-muhammadiyah.or.id Homepage: http://www.suara-muhammadiyah.or.id
Dicetak oleh Surya Sarana Grafika Jl. Menteri Supeno No. 42 Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 389823, 418702
SAMBUTAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Assalamu’alaikum wr. wb.
Pertama-tama kami mengucapkan syukur Alhamdulillah atas izin dan perkenan-Nya Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menerbitkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah hasil Muktamar ke-45 di Malang Jawa Timur tahun 2005.
Sebagaimana diketahui bahwa Muktamar Muhammadiyah ke-45 telah menghasilkan beberapa keputusan penting di antaranya adalah perubahan AD dan ART Muhammadiyah. Muktamar telah menerima rancangan perubahan AD dan ART Muhammadiyah yang diusulkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas amanat Tanwir untuk menjadi AD dan ART yang baru. Beberapa perubahan isi AD dan ART tersebut tidak dapat kami sebutkan secara rinci dalam sambutan ini. Karena itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa perlu segera mensosialisasikan AD dan ART hasil Muktamar ke-45 tersebut. Dengan penerbitan tersebut maka AD dan ART sebagai landasan struktural dan operasional dapat menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi.
Secara khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada penerbit Suara Muhammadiyah atas kerjasamanya dalam penerbitan AD dan ART ini. Semoga kerja
DAFTAR ISI
- Sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Daftar Isi
ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH
- MUQADDIMAH
- BAB I NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT
- KEDUDUKAN
- Pasal 1 Nama
- Pasal 2 Pendiri
- Pasal 3 Tempat Kedudukan
- BAB II IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG
- Pasal 4 Identitas dan Asas
- Pasal 5 Lambang
- BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA
- Pasal 6 Maksud dan Tujuan
- Pasal 7 Usaha
- BAB IV KEANGGOTAAN
- Pasal 8 Anggota serta Hak dan Kewajiban
- BAB V SUSUNAN DAN PENETAPAN
- ORGANISASI
- Pasal 9 Susunan Organisasi
- Pasal 10 Penetapan Organisasi
- BAB VI PIMPINAN
- Pasal 11 Pimpinan Pusat
- Pasal 12 Pimpinan Wilayah
- Pasal 13 Pimpinan Daerah
- Pasal 14 Pimpinan Cabang
- Pasal 15 Pimpinan Ranting
- Pasal 16 Pemilihan Pimpinan
- Pasal 17 Masa Jabatan Pimpinan
- Pasal 18 Ketentuan Luar Biasa
- Pasal 19 Penasihat
- BAB VII UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
- Pasal 20 Majelis dan Lembaga
- BAB VIII ORGANISASI OTONOM
- Pasal 21 Pengertian dan Ketentuan
- BAB IX PERMUSYAWARATAN
- Pasal 22 Muktamar
- Pasal 23 Muktamar Luar Biasa
- Pasal 24 Tanwir
- Pasal 25 Musyawarah Wilayah
- Pasal 26 Musyawarah Daerah
- Pasal 27 Musyawarah Cabang
- Pasal 28 Musyawarah Ranting
- Pasal 29 Musyawarah Pimpinan
- Pasal 30 Keabsahan Musyawarah
- Pasal 31 Keputusan Musyawarah
- BAB X RAPAT
- Pasal 32 Rapat Pimpinan
- Pasal 33 Rapat Kerja
- Pasal 34 Tanfidz
- BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN
- Pasal 35 Pengertian
- Pasal 36 Sumber
- Pasal 37 Pengelolaan dan Pengawasan
- BAB XII LAPORAN
- Pasal 38 Laporan
- BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA
- Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga
- BAB XIV PEMBUBARAN
- Pasal 40 Pembubaran
- BAB XV PERUBAHAN
- Pasal 41 Perubahan Anggaran Dasar
- BAB XVI PENUTUP
- Pasal 42 Penutup
ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH
- Pasal 1 Tempat Kedudukan
- Pasal 2 Lambang dan Bendera
- Pasal 3 Usaha
- Pasal 4 Keanggotaan
- Pasal 5 Ranting
- Pasal 6 Cabang
- Pasal 7 Daerah
- Pasal 8 Wilayah
- Pasal 9 Pusat
- Pasal 10 Pimpinan Pusat
- Pasal 11 Pimpinan Wilayah
- Pasal 12 Pimpinan Daerah
- Pasal 13 Pimpinan Cabang
- Pasal 14 Pimpinan Ranting
- Pasal 15 Pemilihan Pimpinan
- Pasal 16 Masa Jabatan Pimpinan
- Pasal 17 Ketentuan Luar Biasa
- Pasal 18 Penasihat
- Pasal 19 Unsur Pembantu Pimpinan
- Pasal 20 Organisasi Otonom
- Pasal 21 Muktama
- Pasal 22 Muktamar Luar Biasa
- Pasal 23 Tanwir
- Pasal 24 Musyawarah Wilayah
- Pasal 25 Musyawarah Daerah
- Pasal 26 Musyawarah Cabang
- Pasal 27 Musyawarah Ranting
- Pasal 28 Musyawarah Pimpinan
- Pasal 29 Keabsahan Musyawarah
- Pasal 30 Keputusan Musyawarah
- Pasal 31 Rapat Pimpinan
- Pasal 32 Rapat Kerja Pimpinan
- Pasal 33 Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan
- Pasal 34 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
- Pasal 35 Pengawasan Keuangan dan Kekayaan
- Pasal 36 Laporan
- Pasal 37 Ketentuan Lain-lain
- Pasal 38 Penutup
MUQADDIMAH
[tulisan surah AlFatihah dalam bahasa arab]
“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”
(QS; Al-fatihah : 1-7)
رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالكعبة قبلة وبالمومنين اخوانا
“Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shallallahu ‘alaihi wasallam”.
AMMA BAD’U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber’ibadah serta tunduk dan tha’at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.
Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.
Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.
Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.
Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.
Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi,sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.
Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan
dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.
Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an:
[disini tulisan arab QS Ali-Imran:104]
Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia “ (QS Ali-Imran:104)
Pada tanggal 8 Dzulhiijah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “MUHAMMADIYAH” yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Muktamar.
Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah
Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:
“Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun”.
Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:
BAB I
NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
NamaPersyarikatan ini bernama Muhammadiyah.
Pasal 2
PendiriMuhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.
Pasal 3
Tempat Kedudukan
Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.
BAB II
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG
Pasal 4
Identitas dan Asas
- (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah.
- (2) Muhammadiyah berasas Islam.
Pasal 5
Lambang
Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat (Asyhadu an lã ilãha illa Allãh wa asyhadu anna Muhammadan Rasûl Allãh )
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA
Pasal 6
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Pasal 7
Usaha
- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- (2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 8
Anggota serta Hak dan Kewajiban
(1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:- a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
- b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
- c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
BAB V
SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI
Pasal 9
Susunan Organisasi
Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:- 1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
- 2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
- 3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
- 4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
- 5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara
Pasal 10
Penetapan Organisasi
- (1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.
BAB VI
PIMPINAN
Pasal 11
Pimpinan Pusat
- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
- (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
- (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
- (4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.
- (5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.
- (6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.
Pasal 12
Pimpinan Wilayah
- (1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
- (3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
- (4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.
Pasal 13
Pimpinan Daerah
- (1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.
- (3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
- (4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.
Pasal 14
Pimpinan Cabang
(1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.
Pasal 15
Pimpinan Ranting
- (1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
- (3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
- (4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.
Pasal 16
Pemilihan Pimpinan
(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 17
Masa Jabatan Pimpinan
- (1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
- (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.
Pasal 18
Ketentuan Luar Biasa
Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.
Pasal 19
Penasihat
- (1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
- (2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
Pasal 20
Majelis dan Lembaga
- (1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
- (2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
- (3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
- (4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
ORGANISASI OTONOM
Pasal 21
Pengertian dan Ketentuan
- (1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
- (5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 22
Muktamar
- (1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Muktamar terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Pusat
- b. Ketua Pimpinan Wilayah
- c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
- d. Ketua Pimpinan Daerah
- e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
- f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
- (3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 23
Muktamar Luar Biasa
- (1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
- (2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.
- (3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 24
Tanwir
- (1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Tanwir terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Pusat
- b. Ketua Pimpinan Wilayah
- c. Wakil Wilayah
- d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 25
Musyawarah Wilayah
- (1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
- (2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Wilayah
- b. Ketua Pimpinan Daerah
- c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
- d. Ketua Pimpinan Cabang
- e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang
- f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
- (3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 26
Musyawarah Daerah
- (1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
- (2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Daerah
- b. Ketua Pimpinan Cabang
- c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
- d. Ketua Pimpinan Ranting
- e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota
- f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah
- (3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 27
Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Cabang
b. Ketua Pimpinan Ranting
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 28
Musyawarah Ranting
- (1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
- a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
- b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting
- (3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 29
Musyawarah Pimpinan
- (1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
- (2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 30
Keabsahan Musyawarah
Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.
Pasal 31
Keputusan Musyawarah
Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.
BAB X
RAPAT
Pasal 32
Rapat Pimpinan
- (1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
- (2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
- (3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 33
Rapat Kerja
- (1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
- (2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 34
Tanfidz
- (1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
- a. Bersifat redaksional
- b. Mempertimbangkan kemaslahatan
- c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 35
Pengertian
Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.
Pasal 36
Sumber
Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:- 1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
- 2. Hasil hak milik Muhammadiyah
- 3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
- 4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
- 5. Sumber-sumber lain
Pasal 37
Pengelolaan dan Pengawasan
Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII
LAPORAN
Pasal 38
Laporan
- (1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Muktamar.
- (2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 39
Anggaran Rumah Tangga
- (1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
- (3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.
BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 40
Pembubaran
- (1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.
- (2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar Biasa.
- (3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
- (4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.
Dapatkan File Pdf AD ART ini Sekarang!
Download AD ART Muhammadiyah
Untuk mengunduh file Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammmadiyah dalam format file Pdf, silahkan buka link downloadnya disini: AD ART Muhammadiyah Pdf
BAB XV
PERUBAHAN
Pasal 41
Perubahan Anggaran Dasar
- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.
- (2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 42
Penutup
- (1) Anggaran Dasar ini ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.
- (2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H 10 Agustus 2005 M
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ketua Umum,
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.
Sekretaris Umum,
Drs. H. A. Rosyad Sholeh
ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH
Pasal 1
Tempat Kedudukan
- (1) Muhammadiyah berkedudukan di.....
Berlanjut . . .
Untuk membaca halaman berikutnya, silahkan buka : AD ART Muhammadiyah Terbaru (Anggaran Dasar Rumah Tangga) - Part 2
Disclaimer:
AD ART Muhammadiyah ini adalah Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M di Malang. Hingga saat ini/saat Anda membaca ini, AD ART ini merupakan yang paling baru dan berlaku saat ini. Jika dikemudian hari Pimpinan Pusat Muhammadiyah merevisi/mengeluarkan AD ART selanjutnya, maka informasi akan segera admin update dan informasikan di halaman ini.
Isi yang termuat di halaman ini, sama persis dengan apa yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui situs resminya. Infojempol hanya bersifat meneruskan informasi/mensajikan ulang dalam format yang lebih mudah di baca secara langsung melalui browser.
